Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda, Kepala DPMPTSP, dan Kepala BKPSDM Kota Salatiga, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Gumaya Hotel, Kota Semarang, Rabu (29/10/2025).
Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Jawa Tengah ini turut dihadiri oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Purwati, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti, serta para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian PANRB, pemerintah kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam arahannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur organisasi, tetapi merupakan transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa hal ini merupakan arah kebijakan langsung Presiden RI Prabowo Subianto, yang menginginkan birokrasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah ikut serta melakukan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah provinsi. Birokrasi harus lebih responsif, dan bagaimana reformasi itu kita wujudkan di bidang pelayanan publik. Ini adalah arahan langsung Bapak Presiden terkait reformasi birokrasi,” tegas Rini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, sektor swasta, media, dan masyarakat.
“Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan collaborative government. Kita tidak bisa membangun Jawa Tengah tanpa adanya integrasi dengan pemerintah pusat sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, karena kita adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Birokrasi Jawa Tengah adalah miskin struktur tapi kaya fungsi, tanpa bertentangan dengan kebijakan Kementerian PANRB,” jelas Luthfi.
Usai kegiatan, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menyampaikan pandangannya bahwa efektivitas reformasi birokrasi dapat diwujudkan jika diterapkan dengan pendekatan yang kontekstual dan selaras dengan karakteristik daerah.
“Penyempurnaan dan efektivitas reformasi birokrasi ini bisa dilaksanakan di wilayah masing-masing dengan menyesuaikan kearifan lokal yang ada,” ujar Robby.
Robby menegaskan, Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen mendukung arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang digulirkan Kementerian PANRB, dengan tetap menyesuaikan implementasinya pada kebutuhan dan potensi daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Comments are closed