Pimpin Rakor POK, Robby Tekankan Keseimbangan Realisasi Fisik dan Keuangan

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., memberikan atensi serius terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Triwulan IV yang digelar di Ruang Kalitaman, Gedung Setda, Kamis (18/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Robby menekankan pentingnya sinkronisasi antara progres pekerjaan di lapangan dengan administrasi keuangan. Menurutnya, masih ditemukan ketimpangan di mana realisasi keuangan belum sejalan dengan capaian fisik.
“Rakor ini adalah gambaran nyata progres kegiatan di masing-masing OPD. Saya instruksikan kepada dinas yang realisasinya masih tertinggal jauh untuk segera melakukan percepatan di sisa waktu yang ada,” tegas Robby di hadapan jajaran Pj Sekda, Asisten, dan Kepala OPD.

Robby mengingatkan bahwa performa sebuah instansi tidak bisa dikatakan baik jika hanya menonjol di satu sisi saja. “Tidak ada aspek yang bagus jika keuangan tinggi tapi fisik rendah, atau sebaliknya. Harus seimbang agar pada akhirnya semua kontrak tuntas 100 persen dan tidak ada persoalan yang menggantung di akhir tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Salatiga, Muthoin, mengingatkan bahwa setelah evaluasi akhir tahun ini, pemerintah kota akan langsung tancap gas menyambut agenda perencanaan tahun berikutnya.
“Januari nanti Bappeda akan menggelar Musrenbang. Saya minta Bapak/Ibu pimpinan OPD hadir dan mendampingi langsung. Kita harus memastikan apa yang menjadi keinginan dan permintaan masyarakat benar-benar terkawal sejak awal perencanaan,” ujar Muthoin.

Kepala Bagian Pembangunan, Siti Nur Solikhah, dalam laporannya membedah capaian kumulatif OPD berdasarkan nilai rataan bulanan (gabungan realisasi keuangan dan fisik).
Berdasarkan data Triwulan IV, Dinas Sosial menduduki peringkat pertama dengan capaian tertinggi, disusul oleh Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Tingkir, Dinas Pendidikan, serta Disdukcapil. Di sisi lain, laporan tersebut juga mengungkap lima instansi dengan capaian terendah, yakni BPKPD, DPUPR, RSUD, Dispora dan Dinas Perdagangan.

Kegiatan Rakorpok ini diharapkan menjadi pelecut bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan kewajiban anggaran secara akuntabel dan tepat waktu sebelum pergantian tahun.