Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri sekaligus memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Tingkat Kota Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kalitaman, Lantai II Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (16/4/2026), dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga, para asisten, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kota Salatiga. Selain melakukan evaluasi penggunaan anggaran, Wali Kota memberikan arahan terkait strategi peningkatan pendapatan daerah. Ia menekankan bahwa sumber pendapatan daerah saat ini masih didominasi oleh pajak dan retribusi daerah pada masing-masing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wali Kota meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk berpikir inovatif dan tidak terjebak pada pola kerja rutin. Perangkat daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengguna anggaran atau pengelola aset, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain melalui inventarisasi serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Sebagai upaya percepatan pelaksanaan program pada Triwulan II, Wali Kota menginstruksikan agar komitmen dalam Pakta Integritas diimplementasikan secara nyata melalui kinerja yang transparan dan akuntabel. Seluruh pengguna anggaran diminta segera memastikan paket pengadaan telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) serta mengoptimalkan metode e-purchasing. Sinergi antarperangkat daerah, didukung pendampingan dari Inspektorat, diharapkan mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah memaparkan bahwa postur belanja daerah Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp891.843.871.878,00. Hingga akhir Maret 2026, realisasi keuangan Pemerintah Kota Salatiga tercatat sebesar Rp198.984.355.952,00 atau sekitar 69 persen dari target Triwulan I. Sementara itu, realisasi fisik mencapai 34,55 persen, melampaui target sebesar 32 persen.
Dalam aspek pengadaan, total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercatat sebesar Rp380,86 miliar, dengan penekanan pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) yang mencapai lebih dari Rp200 miliar. Sejumlah kegiatan strategis, seperti pembangunan infrastruktur drainase, talud Kali Banteng, serta pengadaan alat kesehatan di RSUD, terus dikawal agar terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Comments are closed