Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Wali Kota didampingi Inspektur Kota Salatiga menghadiri Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (09/10/2026). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, segenap kepala daerah dan inspektur kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., berharap bahwa pergantian kepemimpinan tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di Jawa Tengah agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).
“Ini tidak hanya forum, tetapi harus diwujudkan dalam renorlakdal (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) keuangan maupun pembangunan di wilayah kita. Pemerintah yang baik ditandai dengan adanya prediksi dan antisipasi. Kita harus mampu memitigasi kegiatan yang kita lakukan, menerima masukan, kritik, termasuk guidance kepada pemerintah. Oleh karena itu, para Bupati/Wali Kota, ini terbuka ruang untuk konsultasi dan konfirmasi kepada teman-teman dari BPKP untuk mendampingi kita dalam rangka good and clean government di wilayah kita,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,89%, Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 74,77, hingga kenaikan pengeluaran riil per kapita yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Namun kami haturkan bahwa capaian-capaian ini bukan hanya dipertahankan tapi harus ditingkatkan. Masih banyak aspek yang perlu kita benahi, salah satunya adalah bagaimana SPIP, jadi bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah jika dianalogikan dari skala satu sampai lima, baik provinsi maupun pemda belum ada yang level tiga, ini tantangan, dan kami siap membersamai. Termasuk kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita masih di level dua, jadi kita mendorong untuk meningkatkan itu juga,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, BPKP juga berkomitmen melanjutkan pendampingan dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan.
“Kami menghaturkan terima kasih atas kolaborasi, kami akan terus membersamai dan membantu terkait kualitas belanja, kualitas transfer kas daerah, optimalisasi PAD, dan pengawasan pengeluaran melalui PBJ,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menandai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dari Buyung Wiromo Samudro, S.E., Ak., M.B.A., kepada Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Comments are closed