Penguatan pendidikan dan pelestarian kebudayaan menjadi fokus Pemerintah Kota Salatiga dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., saat menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Kaloka, Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi tantangan pembangunan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, MY Esti Wijayati menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik serta mempersiapkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melalui kodifikasi regulasi yang mencakup pendidikan nasional, pendidikan tinggi, serta guru dan dosen.
Ia menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang cepat dan berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Komisi X juga mengawal pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto serta penguatan perlindungan guru.
Menanggapi hal tersebut, Robby menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Salatiga sebagai salah satu tujuan kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Ia berharap pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil, kebutuhan, dan potensi daerah agar dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.
Menurut Robby, pendidikan merupakan salah satu kekuatan utama Kota Salatiga. Ekosistem pendidikan yang terbentang dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, didukung komunitas literasi, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan, menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen tersebut tercermin dalam capaian pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga mencapai 86,23, tertinggi di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Salatiga juga menerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali Batch II dari Kementerian Dalam Negeri pada kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.
Pada kesempatan tersebut dukungan terhadap akses pendidikan tinggi juga diwujudkan melalui penyerahan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kepada lima mahasiswa penerima dari perguruan tinggi di Salatiga.
Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipaparkan dalam pertemuan, Kota Salatiga memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp75.267.586.000. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang keberlanjutan layanan pendidikan di daerah.
“Selaku Wali Kota Salatiga, saya siap berkolaborasi dan menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui langkah-langkah konkret yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Robby.
Selain pendidikan, dialog juga membahas pengembangan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, Henni Mulyani, menyampaikan rencana penyelenggaraan festival atau lomba parade alat musik drumblek secara berkala untuk mendorong kreativitas sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.
Ia juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan penataan lingkungan Prasasti Plumpungan sebagai cagar budaya nasional agar kawasan tersebut semakin layak dan terpelihara. Persoalan inventarisasi serta pemeliharaan bangunan dan benda cagar budaya turut menjadi perhatian, terutama terkait kebutuhan anggaran perawatan dan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi penetapan status cagar budaya. Pembahasan juga menyinggung status Gedung Pakuwon yang dikaitkan dengan Perjanjian Salatiga.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Salatiga berharap aspirasi dan kebutuhan daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas Kota Salatiga.
Comments are closed