Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Salatiga, salah satunya melalui pengentasan permukiman kumuh secara terpadu. Pada Kamis (16/04/2026), Wali Kota Salatiga didampingi Sekretaris Daerah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
FGD yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota tersebut membahas tindak lanjut kesiapan Kota Salatiga dalam memenuhi readiness criteria Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Jangka Menengah Tahun 2026.
Kepala Bappeda Kota Salatiga, Dr. Siswo Hartanto, S.E., M.Si., dalam paparannya menyampaikan progres pengajuan program PPKT untuk tiga tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa usulan telah diajukan untuk tiga lokasi, yakni Cebongan, Tingkir Lor, dan Bugel.
“Setelah kunjungan dan penilaian dari Bappenas pada Desember lalu, Kota Salatiga dinilai memiliki kesiapan yang baik. Berdasarkan surat tertanggal 2 April, Salatiga termasuk daerah yang direkomendasikan dari total 87 daerah se-Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Konsultan Bappenas, Akhmad Nashiruddin N., menegaskan bahwa program PPKT merupakan bagian dari prioritas nasional yang berkaitan erat dengan penanganan kemiskinan ekstrem, kesehatan, hingga stunting.
“Penanganan kemiskinan tidak hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan menekan pengeluaran masyarakat. Karena itu, aspek sanitasi, akses air minum, dan rumah layak huni menjadi sangat penting. Penanganan harus bersifat terpadu, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk menuntaskan pembangunan secara menyeluruh di wilayah sasaran.
“Kami mengusulkan tiga wilayah percontohan. Prinsipnya, pembangunan harus tuntas dan tidak parsial. Jika menyasar kawasan, maka seluruh aspek harus diselesaikan dari hulu hingga hilir, termasuk memastikan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di lokasi tersebut,” tegasnya.
Melalui forum ini, diharapkan kesiapan Kota Salatiga dalam pelaksanaan program PPKT semakin matang, baik dari aspek perencanaan, infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, penanganan permukiman kumuh diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Comments are closed