Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Kamis (15/10/2026). Mengusung tema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gubernur Jawa Tengah, jajaran pimpinan perguruan tinggi, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap forum perguruan tinggi dapat menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan gagasan untuk meningkatkan efektivitas strategi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat mencakup tiga aspek utama, yakni pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem yang mendukung stabilitas. Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos, itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain. Ada 16.500 lebih desa yang akan menjadi prioritas sasaran pengentasan kemiskinan, ada 88 kabupaten yang akan menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan menuju masyarakat naik kelas,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan perguruan tinggi, untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan.
“Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2025 adalah 9,58% dan hari ini turun 9,21%. 3,1 juta masyarakat kita wisuda untuk tidak miskin ekstrim masuk daram daerah dapil I, dengan cara collaborative government. Kita gandeng seluruh instansi dan kampus. Dengan adanya forum terkait pemberdayaan masyarakat, kiranya gandeng kami, libatkan kepala daerah, sehingga anak-anak kita tau problem solving terkait masyarakat miskin,” ungkapnya.
Salah satu agenda penting dalam Rakornas ini adalah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi bentuk komitmen perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa. Deklarasi tersebut melibatkan 12 perguruan tinggi, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta, bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.
Rakornas juga diisi dengan paparan dan diskusi mengenai peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Materi yang dibahas meliputi “Peran Perguruan Tinggi dalam Pengentasan Kemiskinan” oleh Kemendiktisaintek, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Perguruan Tinggi Negeri” oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), “Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah” oleh Sekretariat Daerah Jawa Tengah, serta “Praktik Baik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Riset, Inovasi, dan Pendampingan Berkelanjutan” oleh Rektor UKSW.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan dan dialog bersama pelaku usaha, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif di Argotelo Salatiga. Melalui sinergi pemerintah dan perguruan tinggi, pemberdayaan diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan demikian, potensi ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Comments are closed