Melanjutkan kesuksesan pertemuan perdana pada pekan lalu, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., kembali mengundang jajaran Pemerintah Kota dalam agenda “Curhat Bareng Mas Wali” edisi kedua. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Pakuwon pada Jumat (17/4/2026) pagi ini mengusung konsep yang lebih hangat dan merakyat. Demi menciptakan suasana diskusi yang tanpa sekat, pengaturan tempat duduk diatur sedemikian rupa menggunakan konsep lesehan agar komunikasi antara pimpinan dan jajarannya terasa lebih dekat dan santai.
Agenda kali ini fokus menuntaskan berbagai temuan penting di lapangan, mulai dari isu kesejahteraan hingga ketertiban umum. Salah satu bahasan utama adalah komitmen Pemerintah Kota dalam meningkatkan insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai evaluasi fasilitas di SD Kumpulrejo 3 serta langkah tegas Satpol PP dalam menertibkan perdagangan anjing demi menjaga kenyamanan serta kondusivitas masyarakat di Kota Salatiga.
Persoalan krusial yang turut mencuat adalah aduan mengenai status warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bantuan sosialnya terputus. Hal ini terjadi karena warga yang bersangkutan terdaftar sebagai kader PKK dan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yang secara sistem seringkali dianggap telah memiliki penghasilan tetap. Masalah ini menjadi perhatian serius Wali Kota karena menyangkut hak dasar warga yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah namun terbentur oleh sinkronisasi data yang belum tepat.
Menanggapi hal tersebut, Robby memberikan arahan tegas mengenai perlunya azas keadilan dalam pemberian insentif dan bantuan. Beliau meminta agar para ibu yang menjadi kader PKK tetap diikutkan dalam kategori non PPU karena fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan sangat berbeda dengan bantuan sosial PKH. Robby menekankan bahwa kepesertaan BPJS tersebut adalah hak warga dan tidak seharusnya menghapus status mereka sebagai penerima bansos jika memang masih memenuhi kriteria ekonomi.
Sebagai langkah konkret, Robby menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera berkolaborasi dengan Bagian Tata Pemerintahan dalam membahas validasi data PKH agar warga benar-benar mendapatkan haknya. Wali Kota berharap seluruh Kepala Dinas tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun KOLABORAKSI dimana aksi kolaborasi yang dikawal sampai tuntas di lapangan. Dengan konsistensi pertemuan mingguan ini, Pemerintah Kota Salatiga bertekad mengikis jarak birokrasi sehingga setiap aspirasi warga dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan manusiawi.
Comments are closed