Wali Kota Teken Perwali “ Era Adaptasi Kebiasaan Baru”, Masyarakat Di Imbau Untuk Disiplin

Salatiga – Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Salatiga, sebagai panduan era adaptasi kebiasaan baru resmi dikeluarkan. Perwali tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Rahadi Widya Prasetya, mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 lalu, kebijakan daerah terkait dengan penanganannya harus bersinergi dengan Gugus Tugas Covid-19 Pusat.

Gugus Tugas Covid-19 Pusat dalam surat edarannya menyebutkan bahwa bencana penyebaran covid-19 belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya sehingga secara nasional tetap berstatus bencana nasional sampai dengan keputusan Presiden tersebut dicabut dan daerah tidak perlu menetapkan status keadaan darurat bencana.

“Atas dasar itu, maka penanggulangan bencana covid-19 di Salatiga harus dilaksanakan secara regulatif dan bersinergi dengan kebijakan gugus tugas covid-19 (pusat). Pemulihan terhadap dampak ekonomi dan sosial tetap harus dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang,”jelas Rahadi di Ruang Kerjanya, Rabu (01/07/2020)

Selaras dengan itu, Kota Salatiga telah mengeluarkan Perwali No. 17 tahun 2020 yang ditandatangani pada Selasa 30 Juni 2020, dijelaskan bahwa penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan guna pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Salatiga.

“Hal ini  ditetapkan  sebagai panduan bersama pemerintah daerah dan masyarakat, baik penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha, maupun pengawasan di tempat dan fasilitas umum dengan memprioritaskan penerapan protokol kesehatan yang ada,”ujar Rahadi.

Aturan tersebut, lanjutnya, agar masyarakat teredukasi dan beradaptasi terhadap kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan di segala lini kehidupannya.

“Semoga disiplin masyarakat bisa meningkat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga  tercipta kebiasaan baru masyarakat yang produktif dan aman,”jelas Rahadi.

Rahadi juga mengatakan bahwa dalam Perwali tersebut  juga diatur mengenai protokol kesehatan individu, protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal, pasar, di pusat perbelanjaan(mall), di hotel (penginapan), protokol kesehatan di rumah makan, di sarana dan kegiatan olahraga, pada moda transportasi, di terminal, di jasa pariwisata, protokol kesehatan pada jasa perawatan kecantikan, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan protokol kesehatan pada kegiatan jasa penyelenggaraan pertemuan.

“Semua telah di atur dan tertuang dalam Perwali tersebut. Saya harap bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa dalam salah satu pasal yakni pasal 67, disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar  protokol kesehatan nanti akan diberikan sanksi.

“Sanksi administratif berupa peringatan lisan/tertulis, perintah melakukan protokol kesehatan, perintah meninggalkan tempat dan fasilitas umum, pembubaran kerumunan, pelaksanaan pelayanan umum antara lain menyapu jalan, pembersihan saluran dan pelaksanaan disinfeksi,”jelas Rahadi.

Selain itu, sanksi juga akan diberikan bagi para pengelola tempat/ fasilitas umum yang tidak mentaati aturan.

“Upaya persuasif akan kita lakukan terus dengan komunikasi simpatik dan memberikan penyadaran edukatif  akan  pentingnya penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Lanjutnya, di dalam Pasal 74 juga disebutkan mengenai peran serta masyarakat untuk  berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (assessment) penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah tangga, di lingkungan tempat tingggal baik di tingkat RT maupun RW, di tempat usaha dan fasilitas umum.