Indikator kesejahteraan bangsa, salah satunya diukur dari derajat kesehatan masyarakat, yang di dalamnya termasuk angka kematian ibu dan bayi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sebagai prioritas nasional yang wajib didukung oleh seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Organisasi Profesi dan lain sebagainya.
Demikian disampaikan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, dalam acara Diseminasi Hasil Pengkajian Audit Kematian Ibu dan Bayi Kota Salatiga Tahun 2019, Hotel Grand Wahid, Rabu 4/12/2019. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta dari perwakilan Rumah Sakit, petugas Puskesmas, Organisasi Profesi dan Lintas Program Kesehatan.
Berdasarkan laporan yang diterima, saat ini di Kota Salatiga terdapat jumlah kelahiran hidup sebanyak 2.058 kelahiran. Dari angka tersebut, tercatat ada dua kasus kematian ibu, 24 kasus kematian bayi dan satu kasus kematian balita. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, mulai dari kepercayaan, sosial budaya dan lain sebagainya. 
“Dari data di atas, kita masih memiliki pekerjaan yang menunggu untuk segera diselesaikan, khususnya dalam mengatasai AKB yang saat ini mencapai 24 kasus. Tidak dipungkiri, menekan AKI dan AKB bukanlah perkara mudah. Belum lagi, adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan sehingga menuntut kita bekerja lebih keras lagi,” tandas Wali Kota.
Wali Kota berharap, kegiatan ini dapat menjadi wadah guna menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menekan jumlah AKI dan AKB di Kota Salatiga. Tentunya harus dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan petugas pada standar prosedur yang berlaku, perbaikan jejaring rujukan, pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi, hingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih jauh, Wali Kota mengingatkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak segan menindak tegas, baik berupa teguran maupun sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku, jika dalam pelayanan ditemukan bukti adanya penyimpangan maupun pelanggaran.
“Semuanya saja, mari melakukan evaluasi diri. Tak hanya para pemberi pelayanan kesehatan, tetapi juga dinas dan pihak-pihak terkait lainnya, lakukan pembahasan secara rutin dan berkesinambungan. Tentukan intervensi untuk masing-masing pihak dalam upaya mengatasi kasus yang muncul. Tak kalah penting, kembangkan mekanisme koordinasi dantar pemangku kepentingan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dari intervensi tersebut,” ujar Wali Kota.
Dengan adanya sinergitas yang erat antar pemangku kepentingan, Wali Kota yakin, tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, utamanya dalam menurunkan AKI dan AKB akan terwujud tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
Sementara, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabidkesmas) Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Suparli, SKM, M.Kes, menyebutkan perlunya melaksanakan desiminasi hasil pengkajian audit kematian ibu dan bayi di Kota Salatiga tersebut. Tujuannya, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui upaya tata kelola yang baik, dalam rangka penurunan AKI dan AKB, menyebarkan informasi tentang penyebab kematian dan hasil kajian kematian ibu dan bayi sehingga tidak terulang kembali dengan penyebab serupa, serta terwujudnya komitmen semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi. (el/bm)