Wali Kota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, secara tegas menyatakan, Kota Salatiga sudah siap melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Oleh karena itu, simulasi PTM sudah beberapa kali dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk SLTA yang kewenangannya berada di tingkat provinsi.  Selama Pandemi COVID-19, banyak inovasi yang telah dilakukan di bidang pendidikan.

 

 

“Kami sudah ingin mulai PTM pada Januari lalu. Kebetulan, di akhir Tahun 2020 ada libur panjang di Bulan Oktober dan terjadi lonjakan kasus terpapar positif COVID-19, sehingga kami terpaksa mengurungkan niat untuk melakukan PTM,” terang Yuliyanto saat menerima Kunjungan Kerja Anggota Komisi X DPR RI terkait pelaksanaan PTM di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 01/4/21.

 

 

Yuliyanto mengungkapkan, pada Bulan Januari sudah dilakukan simulasi di beberapa sekolah hingga simulasi terhadap supir angkutan umum, namun belum diperkenankan oleh pihak Kementerian Pendidikan sehingga PTM belum jadi dilakukan. Meski demikian, simulasi PTM kembali dilakukan di beberapa sekolah pada Bulan Maret lalu yang dipantau dan dilihat langsung oleh Gubernur Jawa Tengah.

 

 

“Kemarin, Kepala Dinas Pendidikan mengajukan nota dinas untuk melakukan simulasi PTM pada tanggal 5 April. Didukung oleh para guru yang sudah mendapat vaksin, dengan memastikan para guru yang harus ketat dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Kalo siswanya Insya Allah manut, tapi terkadang yang tidak manut malah pak guru dan bu gurunya. Mudah-mudahan dengan PTM, pak guru dan bu guru memberi contoh mendisiplinkan diri,” tandas Yuliyanto.

 

 

Di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H Abdul Fikri Faqih beserta rombongan, Yuliyanto menuturkan bahwasanya Kota Salatiga sangat concern terhadap pendidikan. Bahkan, jika dalam Undang-Undang mengamanatkan untuk mengalokasikan 20 persen APBD, maka anggaran pendidikan di Kota Salatiga hampir mencapai 40 persen setiap tahunnya. Tak pelak, Kota Salatiga memiliki banyak capaian yang berkaitan dengan pendidikan, salah satunya adalah raihan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Jawa Tengah.

 

 

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H Abdul Fikri Faqih selaku ketua rombongan menyampaikan Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kota Salatiga adalah untuk melihat secara langsung perkembangan persiapan pembukaan PTM secara terbatas. Sebab, pengurangan waktu belajar yang dilakukan selama Pandemi COVID-19 dirasa telah menghambat pembelajaran siswa dan mempengaruhi perkembangan siswa.

 

 

Dikatakannya, semakin lama siswa tidak belajar maka potensi putus sekolah semakin tinggi bahkan dikhawatirkan akan terjadi lost generation. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan berupaya melakukan uji PTM secara terbatas sebelum benar-benar ditetapkan pada Bulan Juli 2021.

 

 

“Mendikbud telah menyampaikan bahwa satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang telah mendapatkan vaksin secara lengkap, wajib memberikan pilihan penyelenggaraan PTM secara terbatas, dimana orang tua diberikan hak untuk memilih menjalankan PTM secara terbatas atau tetap belajar dari rumah,” tandasnya.

 

 

Selanjutnya, Faqih atas nama Komisi X DPR RI menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kesediaan dan keseriusan Pemerintah serta Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Salatiga. Menurutnya Kota Salatiga telah menjadi contoh yang baik, terlebih dengan adanya perolehan predikat Kota Tertoleran se-Indonesia.