Laporan Keuangan Harus Memiliki Akuntabilitas, Manajerial dan Pengawasan

Salatiga – Mewujudkan terciptanya keseragaman dalam penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Salatiga melakukan sosialisasi Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah  dan Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah Kota Salatiga tahun 2020.

Hal tersebut berdasarkan atas terbitnya Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dan Peraturan Mendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemda.

“Sosialisasi ini penting untuk diberikan. Adapun di dalam peraturan tersebut terdapat laporan Pelaksanaan Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keungan (CaLK),”kata Sekda Salatiga, Drs Fakruroji, saat membuka sosialisasi tersebut, di Aula BKDiklatda Kota Salatiga, Kamis (10/12).

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Menurutnya merupakan dasar dan aturan yang dipilih Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

“Kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas,”jelasnya.

Lanjutnya, bahwa kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan  di tiap OPD. Sehingga laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga akan  semakin  akurat, akuntabel dan transparan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

“ Saya ingatkan untuk yang mengikuti pelatihan  ini yakni  para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pimpinan BLUD dan petugas dari entitas akuntansi. Mereka harus bisa menyusun dan melaporkan laporannya dengan baik untuk mewujudkan akuntabilitas, manajerial dan adanya pengawasan didalamnya,”pungkas Fakruroji.