Pemerintah Kota Salatiga melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Kaloka pada Kamis (16/11/23) itu dimaksudkan untuk memberikan bekal dan pengalaman teknis serta pengelolaan khususnya di bidang barang dan jasa untuk ASN di kelurahan dan kecamatan. Dihadirkan puluhan peserta sosialisasi dari jajaran ASN kelurahan dan kecamatan se Kota Salatiga. Advisor LKPP sekaligus Inspektur Kota Kediri dan Biro APBJ Provinsi Jawa Tengah berkenan memberikan materi terkait topik yang diangkat.

Kabag PBJ, Bambang Susilo, S.E., M.M dalam laporannya menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan yang digelar. “Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemasaran ASN terutama dalam pengelolaan kegiatan terutama pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dari segi kebijakan maupun teknis pelaksanaan”. Pihaknya menambahkan bahwa materi yang akan disampaikan meliputi pengadaan barang dan jasa khususnya swakelola dan E-Purchasing yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Pj. Wali Kota, Drs. Sinoeng N. Rachmadi, M.M yang membuka acara secara resmi berharap seluruh pihak dapat pro aktif untuk segera menyelesaikan administratif, sehingga bisa segera dilakukan ‘aanwijzing’. “Perkembangan regulasi kekinian perlu disikapi secara lebih cermat lagi. Saya berharap pertemuan seperti ini frekuensinya lebih ditingkatkan, sehingga ada sebuah persoalan baru yang menyangkut tataran administratif dapat disiapkan sebelumnya. Saya punya mimpi apabila APBD tahun yang akan datang sudah di ketok palu, kiranya dapat dipercepat proses administratif untuk proses lelang. Bisa, itu nanti bagaimana cara atau kiat kita untuk melengkapinya, RKA menjadi DPA dan dokumen lainnya untuk segera dilakukan aanwijzing dan sebagainya. Penyedia jasa memahami, proses lelang bisa jalan terus tapi belum bisa teken kontrak menunggu sampai penomoran dari buku APBD”. Maka, ditegaskannya bahwa pengguna anggaran, pejabat pengadaan dan SKPD harus secara pro aktif berinisiatif soal itu.