Pemerintah Kota Salatiga memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Kamis (12/11/2026). Rapat yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Salatiga, Sri Sarwanti, S.H., M.Si., tersebut diikuti Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., bersama unsur terkait. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah bersama dalam menghadapi persoalan narkotika di Kota Salatiga.
Dalam pemaparannya, Sri Sarwanti menyampaikan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 70 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan warga binaan dengan kasus narkoba, dan lebih dari 50 persen di antaranya merupakan warga Kota Salatiga.
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., turut menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan penyalahgunaan narkotika, terutama karena peredarannya semakin menyasar kelompok rentan, termasuk generasi muda, perempuan, dan anak-anak.
Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya telah menerima audiensi dari perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah untuk membahas sinergi dan strategi penanggulangan narkotika di wilayah Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, muncul rencana untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai salah satu proyek program penanganan narkotika dari BNN Pusat.
“Karena didominasi oleh penduduk pendatang yang sifatnya nomaden berpindah-pindah seperti mahasiswa dan pekerja, di mana golongan ini sangat berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Selain itu saat ini narkotika juga menyasar perempuan dan anak yang tidak hanya terlibat sebagai pengguna tetapi juga sebagai kurir,” jelasnya.
Menurut Robby, upaya penanganan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Diperlukan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
“Untuk itu saya harapkan bahwa dalam rapat ini terdapat suatu formulasi yang pas untuk penanganan bahaya narkoba ini di Kota Salatiga dengan tentunya membangun kepedulian bersama agar masyarakat itu tidak bersikap apatis, berani melaporkan indikasi adanya peredaran narkotika, dan tidak memberikan ruang bagi berkembangnya penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat sinergi dan menghilangkan stigma terhadap korban penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Polres Salatiga menyampaikan data penanganan kasus selama periode Januari hingga Oktober 2026. Tercatat sebanyak 57 laporan, terdiri atas 41 laporan terkait narkotika, 8 laporan psikotropika, dan 8 laporan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Kasus-kasus tersebut didominasi kelompok usia 21–37 tahun.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Salatiga menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026 telah menangani 59 perkara terkait narkotika. Dari jumlah tersebut, 50 perkara telah memasuki tahap penuntutan dan eksekusi, sedangkan perkara lainnya masih dalam proses persidangan. Salah satu kendala yang disampaikan adalah keterbatasan fasilitas penempatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Salatiga berharap terbangun langkah penanganan P4GN yang lebih terpadu, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar upaya melindungi warga, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika dapat berjalan secara berkelanjutan.
Comments are closed