Sebagai upaya membangun budaya antikorupsi, memperkuat integritas, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Pemerintah Kota Salatiga melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Salatiga sebagai Rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Kamis (12/11/2026). Dibuka secara resmi oleh Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Plumpungan Lt.4 Gedung Setda ini diikuti oleh kepala perangkat daerah dan Direktur BUMD se-Kota Salatiga, serta segenap tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Robby mengapresiasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atas raihan TOP UPG NASIONAL Tahun 2022 dan 2024 yang sekaligus menjadi bukti kesadaran dan integritas dari para pelapor gratifikasi.
“Sejak 2019 hingga 2026, UPG telah memfasilitasi 147 laporan gratifikasi senilai Rp36.425.000,- dan tiga laporan uang senilai Rp4.000.000,-. Terkait pelaporan tersebut sebanyak 105 parcel disalurkan ke panti asuhan, petugas sampah, dan pemulung, 31 gratifikasi barang dan uang dikirim ke KPK sebagai barang milik negara dan 9 barang dikompensasi UPG sebagai barang pajangan edukasi gratifikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Robby juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen untuk menolak gratifikasi serta memahami peraturan dan mekanisme pelaporan yang sesuai.
“Jangan membiasakan diri menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan. Integritas harus dimulai dari keberanian mengatakan tidak terhadap segala bentuk pemberian yang dilarang. Lakukan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi. Kenali titik-titik rawan terjadinya gratifikasi di setiap unit kerja dan siapkan langkah pencegahan yang konkret.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Salatiga, Siti Andjajanah, S.H., M.H., berharap seluruh aparatur sipil Negara (ASN) dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip antikorupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan.
“Sejalan dengan tema peringatan HAKORDIA Tahun 2026 yaitu “Berantas Korupsi untuk Negeri”, kegiatan Sosialisasi Pengendali Gratifikasi Tahun 2026 mengambil tema “Menolak Gratifikasi, Menjaga Integritas Perangkat Daerah”. Tema ini diambil guna memperkuat komitmen dari seluruh elemen Pemerintah Kota Salatiga dalam mencegah korupsi dan gratifikasi edmi tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur aparat penegak hukum dan pengawasan internal pemerintah. Perwakilan Polres Salatiga menyampaikan materi “Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga membawakan materi “Peran Kejaksaan dalam Pencegahan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi Lainnya”, sedangkan Inspektur Daerah Kota Salatiga memaparkan “Kinerja Program Pengendalian Gratifikasi Kota Salatiga”.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga semakin memperkuat komitmen dalam mencegah praktik gratifikasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Comments are closed