Tak Hanya Kejar WTP, Robby Dorong Tata Kelola Keuangan yang Konsisten dan Akuntabel

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., secara resmi menerima tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim BPK. Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan momentum strategis bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Salatiga untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Wali Kota menekankan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang penting, namun yang jauh lebih prinsipil adalah memastikan setiap program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, karena hasil audit merupakan bentuk koreksi bersama demi peningkatan kinerja.

Lebih lanjut, Robby menginstruksikan seluruh jajaran agar menyampaikan data secara tepat waktu dan mendukung penuh kelancaran proses pemeriksaan. Komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid dengan tim pemeriksa harus terus dijaga, serta konsisten dilaksanakan hingga masa mendatang.

Sementara itu, perwakilan BPK Jawa Tengah, Sugeng Sudiantoro, menjelaskan bahwa mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan interim secara serentak di 36 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan interim ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pemeriksaan LKPD melalui metode general audit atau pemeriksaan menyeluruh untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pada tahap pemeriksaan interim, tim BPK akan melakukan pengujian substantif secara terbatas dengan fokus pada sektor pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, serta penatausahaan aset tetap dan posisi kas daerah.

Entry meeting ini ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.