Warga Macanan RT 03 RW 02 Sidorejo Kidul Tingkir mengadu kepada walikota terkait permohonan pembebasan tanah eks bengkok yang sudah 27 tahun ditinggali. Didampingi Sulistiyono Lurah Sidorejo Kidul, 4 perwakilan warga diterima langsung oleh Walikota Yuliyanto, Kepala BKD Adi Isnanto, Asisten I Gati Setiti, Asisten 2 Daryadi SH, dan Kabag Pemerintahan Joko Wahyono di Rumah Dinas Walikota 28/5.

Dalam pengantarnya Sulistiyono menceritakan bahwa warga yang menghuni tanah eks bengkok tersebut sduah beralangsung sejak Sidorejo Kidul belum menjadi wailayah dari Salatiga. “Kebijakan pemerintah desa terdahulu adalah meminjami warga tidak mampu untuk menempati tanah bengkok didirikan rumah. Dan itu berlangsung hingga sekarang meski Sidorejo Kidul sudah menjadi wilayah Salatiga. Warga dikenakan biaya sewa tanah per bidang 30 ribu rupiah. Namun setelah pemerikasaan BPK ada kekurangan biaya sewa, yang mengajak apprasial menaksir harga sewa. Dan sejak tahun 2017 harga sewa tanah warga menjadi 900 ribu rupiah hingga 2 juta per bidang/ tahun. Oleh karenanya warga menginginkan agar tanah tersebut dibebaskan,” lurah Sidorejo Kidul melaporkan kepada walikota.

Kepala BKD Adi Isnanto menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Salatiga tidak masalah warga menyewa dengan harga 30 ribu rupiah per tahun, namun ada BPK dan aturan sekarang tidak memungkinkan atas ditempuhnya kebijakan tersebut. “Kita tetap akan mengupayakan agar proposan warga terkait pembebasan tanah eks bengkok. Tapi pemkot juga tidak berhak menentukan harga ganti ruginya, tim apprasial lagi yang akan menentukan besaran harga. Nanti bapak walikota yang akan memberikan kebijakan terkait itu,” Adi Isnanto menanggapi.

Suhadi (66) yang dituakan menceritakan bahwa pada masa lalu proses pembebasan tanah mudah. “Dulu proses pembebasan tanah bagi warga tidak membutuhkan waktu lama, lima tahun pasti selesai karena lurah memiliki wewenang. Oleh kerenanya saya mohon pak walikota untuk membantu warga,” pinta Suhadi.

Tidak jauh beda dengan Kepala BKD, walikota juga akan mengupayakan agar proses pembebasan tanah eks bengkok bisa terealisasi. “Intinya saya mendukung proposal warga, saya berpesan ikuti saja prosesnya. Namun nanti pada prosesnya juga membutuhkan persetujuan dari DPRD, jadi memang membutuhkan wakt. Kalau dulu memang mudah bapak, kepala dinas saja bisa membagikan tanah, tapi sekarang tidak bisa. Jika pejabat diberi wewenang pasti dicurigai menyalahgunakannya, maka dibuatlah aturan seperti sekarang,” Yuliyanto berpesan.