BALAIKOTA – Dengan dukungan semua pihak, semua sekolah di Kota Salatiga diharapkan dapat menjadi sekolah inklusif sehingga tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM ketika menjadi narasumber kegiatan Talkshow dan Workshop Pendidikan Insklusif: Salatiga Kota Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak di Gedung Setda Kota Salatiga, Senin, 27/05/2019.

“Orangtua, masyarakat, sekolah, pemerintah dan juga pemerhati pendidikan sangat dibutuhkan kolaborasinya dalam mewujudkan penyelenggaraan sekolah inklusif. Dalam kebijakan kami, semua sekolah diarahkan untuk menuju sekolah inklusif, tentu saja SLB dapat menjadi mitra rujukan bagi sekolah inklusif. Selain itu penyediaan sarana yang ramah difabel juga perlu mendapat perhatian khusus,” ujar Walikota.

Yuliyanto menyebutkan bahwa hal-hal tersebut penting dalam rangka mencapai tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif yaitu pendidikan yang sama bagi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) atau difabel dapat tercapai.

Namun demikian, ia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif masih mengalami kendala seperti keterbatasan SDM. Karenanya Walikota sangat mengapresiasi peran komunitas pemerhati anak-anak difabel yang bersedia menjadi guru pendamping khusus.

“Ini merupakan komitmen kita bersama untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Permasalahan kekurangan SDM sebagai guru pendamping khusus atau shadow teacher memang membutuhkan peran serta masyarakat. Karenanya saya apresiasi peran berbagai komunitas pemerhati anak-anak difabel dalam mengatasi hal tersebut,” jelas Yuliyanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Yuni Ambarwati, SH. Dalam laporannya ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan beberapa komunitas pemerhati difabel seperti Komunitas Gadah Ati dan Little Hope.

Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan telah mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. “Salatiga telah dicanangkan sebagai kota inklusi, kemudian diikuti dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi, di mana semua sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena pada prinsipnya setiap warna negara wajib memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi,” tegas Yuni Ambarwati.

Selain Walikota, hadir sebagai narasumber adalah Psikolog Pendidikan, Dewita Karema Sarajar, M.PSi, dan Praktisi Pendidikan Inklusif, Eka Prastama Widiyanta, ST. Dalam kegiatan tersebut hadir pula setidaknya 150 peserta yang terdiri dari SKPD, Kepala Sekolah, guru, orangtua murid ABK dan berbagai komunitas.(sg)