Mendapatkan jabatan sebagai seorang Staf Ahli Walikota/Bupati ataupun Gubernur bukanlah posisi Pentagon atau Pejabat Tinggi Tanpa Nggon (Tempat) di jajaran Pemerintah Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat membuka Rapat Koordinasi Staf Ahli se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Laras Asri, Salatiga, Kamis 02/02.

Ganjar menyebutkan bahwa posisi staf ahli yang dekat dengan pucuk pimpinan daerah adalah posisi yang strategis terutama dalam memberikan saran masukan kepada pimpinan daerah. “Dalam mengatasi permasalahan di daerah, seorang staf ahli dapat memberikan feeding atau saran kepada bupati atau walikotanya. Gunakan media sosial seperti twitter, facebook atau instagram untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat secara real time. Saya tantang pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dengan cepat. Respons laporan masyarakat dengan cepat,” ujar Ganjar Pranowo.

Ia mengatakan bahwa penggunaan sosial media (sosmed) sekarang sudah menjadi keharusan. Meskipun demikian, pengguna sosmed harus berhati-hati akan banyaknya akun anomim atau akun yang tidak jelas identitasnya. “Kita harus waspada terhadap akun-akun anonim yang banyak mencaci sampai menyebarkan hoax (berita bohong) terutama menyangkut SARA. Kalau sampai ketahuan, kepada jajaran TNI/Polri, saya minta untuk ditindak tegas. Hal ini penting karena Pancasila adalah final sebagai perekat NKRI,” urai Gubernur Jawa Tengah.

Selain itu, Gubernur mengingatkan akan pentingnya berdikari di bidang ekonomi dan juga pentingnya melestarikan budaya Jawa. “Kedaulatan pangan juga merupakan hal yang penting. Saya ajak seluruh daerah khususnya di Jawa Tengah untuk mendorong pelaku industri untuk bisa ekspor sendiri tanpa perantara. Ekspor dengan perantara akan membuat harga tinggi yang akhirnya akan membuat produk kalah bersaing. Di bidang budaya pun demikian, saya mengimbau untuk sekali waktu para PNS menggunakan pakaian daerah, seperti yang sudah dilaksanakan di Pemprov Jateng dan Kota Surakarta,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Sosial, Taufik Hidayat dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan rakor tersebut diikuti 170 peserta yang merupakan staf ahli dari kab/kota se-Jawa Tengah dan juga staf ahli dari kab/kota dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sumatera. “Tujuan dari rakor ini adalah untuk memberikan solusi terhadap isu-isu strategis di daerah,” kata Taufik Hidayat.

Senada dengan Staf Ahli Gubernur, Pj Walikota Salatiga, Ahmad Rofai dalam sambutan selamat datangnya mengatakan bahwa dari kegiatan tersebut diharapkan para staf ahli dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang ada di daerah. “Beberapa daerah di Jawa Tengah termasuk Kota Salatiga saat ini sedang menjelang pelaksanaan pemilukada. Semoga pelaksanaannya dapat kondusif dan aman,” kata Pj Walikota Salatiga.

Bertindak selaku narasumber dalam rakor tersebut antara lain: dr. H. Mundjirin ES, Sp OG yang juga merupakan Bupati Kabupaten Semarang, DR. Teguh Yuwono M. Pol Admin dan Tegoeh Wynarno H, MM. (sg)