BALAIKOTA – Meskipun secara umum Pemerintah Kota Salatiga telah mendapatkan predikat hijau dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau mempunyai kepatuhan yang tinggi dari Survey Kepatuhan Ombudsman RI tahun 2018, namun hal tersebut hendaknya tidak membuat Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpuas diri. Semua SKPD di Lingkungan Pemkot Salatiga diminta untuk selalu berupaya mempertahankan zona hijau dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Fakruroji di hadapan kepala SKPD, camat dan lurah se-Kota Salatiga dalam kegiatan Sosialisasi Forum Konsultasi Publik di Gedung Setda Kota Salatiga, Senin, 18/02.

Sekda menjelaskan bahwa perolehan nilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik yang diperoleh Pemkot Salatiga selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Disebutkan bahwa pada tahun 2016, Kota Salatiga memperoleh nilai 53,10, tahun 2017 mulai meningkat menjadi 55,09. Sedangkan pada tahun 2018 nilainya melonjak naik menjadi 92,27. Atau dengan kata lain, Kota Salatiga masuk dalam Zona Hijau.

“Namun demikian, hal ini hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Justru capaian ini kita jadikan semangat untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini pun telah tertuang dalam Misi RPJMD Kota Salatiga 2017-2022, tepatnya pada poin yang kesembilan,” papar Sekda

Untuk itu, saya mengajak semua SKPD untuk terus mempertahankan zona hijau yang bermakna bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga telah memenuhi bahkan melebihi standar yang ditetapkan, serta dapat menyentuh apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat,” tambah Fakruroji.

Sebagai informasi, penilaian oleh Ombudsman menggunakan variabel dan indikator berbasis pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Bab V UU Pelayanan Publik. Hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning dan zona hijau).

Selain Sekda, kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tersebut menghadirkan 2 orang narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yaitu Sabarudin Hulu, SH, MH dan Dewi Ayu Wulandari, S.IP.(sg)