Yuliyanto SE, MM, selaku Walikota Salatiga, berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan hingga mencapai 3%. Ia bersama Wakil Walikota sangat optimis mampu mencapai angka tersebut pada tahun 2022. Hal ini didasarkan pada keberhasilan di masa lalu, yakni raihan angka kemiskinan yang di Tahun 2011 berada di atas 10%, kemudian berangsur-angsur turun hingga menyentuh 4,8% pada Tahun 2018. Menurutnya, kontribusi dari para Wajib Pajak memiliki andil yang sangat besar dalam hal ini.

Melalui diseminasi program optimalisasi penerimaan pajak daerah, Yuliyanto berharap akan semakin menguatkan sistem penyelenggaraan administrasi pajak secara online, sehingga hasilnya akan lebih maksimal, lebih efisien efektif, mudah dan transparan.  Pasalnya, penerapan diseminasi dengan menggunakan alat yang disebut dengan typing box tersebut,  dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pajak serta memberikan data secara langsung kepada para Wajib Pajak itu sendiri.

“Dengan sistem ini diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap pajak, dimana penggunaan dan pemanfaatannya untuk pembangunan Kota Salatiga, sehingga akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak maupun masyarakat terhadap Pemerintah Kota Salatiga, dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak,” ujarnya.

Hal ini disampaikan oleh Yuliyanto saat memberikan sambutan sekaligus sebagai panelis, dalam diskusi Diseminasi Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui Penerapan Sistem Monitoring Online Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga di Hotel Grand Wahid, Jumat (27/9/2019).

Diskusi ini juga melibatkan panelis Kasatgas Pencegahan KPK, Kajari Salatiga, Kapolres Salatiga dan Direksi Bank Jateng dengan peserta para pelaku usaha perhotelan dan restoran di Salatiga.

Kepala BKD Kota Salatiga, Adi Isnanto, menerangkan bahwa diseminasi tersebut merupakan proses bagaimana pemerintah dari pusat hingga daerah berusaha untuk menerapkan 

 program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Kosugah) Korupsi yang salah satunya adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dibantu oleh Bank Jateng mengupayakan pemasangan typing box, guna merekam kegiatan transaksi pada pelaku usaha perhotelan, hiburan, restoran dan parkir barrier gate yang pada akhirnya bisa memaksimalkan pajak daerah di Kota Salatiga.

“Patut disyukuri, rapor pajak daerah dari KPK untuk Salatiga saat ini sudah on the track di angka 70%  sehingga tinggal bagaimana meningkatkannya saja,” tandas Adi.

Sementara itu, panelis Kasatgas Pencegahan KPK, Kunto Ariawan, berpesan kepada para pemungut pajak, agar segera menyetorkan pajak yang telah dipungut ke Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini BKD Kota Salatiga, serta tidak menggunakan hasil pungutannya untuk biaya operasional atau kegiatan lain. Meskipun optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kota Salatiga sudah mencapai angka 70%, namun diketahui jika masih ada beberapa tunggakan pajak dengan angka yang cukup besar. Ia berharap pelaku usaha yang menunggak pajak mencapai angka puluhan dan ratusan juta tersebut segera membayar sebelum dipanggil oleh Jaksa.

“Saat ini, masih ada Wajib Pajak yang terpantau menunggak, baik yang dibawah 5 juta rupiah, hingga yang mencapai 54 juta rupiah dan 146 juta rupiah,” beber Kunto.

Kunto mengungkapkan, bahwasanya ada 11 jenis pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah daerah, namun typing box hanya memonitor pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir barrier gate. Hasil monitoring alat tersebut tidak hanya bermanfaat bagi Pemda tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mencegah adanya kecurangan, penetapan nilai pajak yang transparan, juga untuk bahan analisis usaha.

“Pemda tidak diperbolehkan menganggarkan pengadaan alat ini karena harganya cukup mahal, begitu pula dengan perawatannya. Ada mekanisme yang lebih murah yaitu dengan cara sewa yang biayanya bisa dibebankan kepada bank daerah. Jadi, bank daerah yang akan menyediakan teknologi ini dan para Wajib Pajak tidak dibebani biaya apapun. Program ini akan dilakukan secara masif dan diterapkan ke semua pelaku usaha,” jelasnya.