BALAIKOTA – Dengan mengenakan beskap dan kebaya, 561 orang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkot Salatiga mengikuti pengukuhan dan pelantikan di Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Rabu 04/01. Para pejabat tersebut dilantik oleh Pj Walikota Salatiga, Ahmad Rofai dengan disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Salatiga.

Dalam sambutan pengarahannya, Pj Walikota Salatiga mengatakan bahwa proses pengukuhan dan pelantikan tersebut telah melalui berbagai tahapan yang harus dilewati oleh setiap pemerintah daerah yang saat ini bersamaan dengan proses persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Ahmad Rofai menjelaskan bahwa Pemkot Salatiga telah mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Setelah itu, Pemkot Salatiga juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821/5027/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Surat Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2671/KASN/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melaui Pengukuhan,” jelas Ahmad Rofai.

Pj Walikota mengatakan bahwa pengukuhan dan pelantikan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penataan perangkat daerah yang sudah didahului dengan proses seleksi jabatan dan uji kompetensi yang transparan dan akuntabel. “Dalam forum ini, saya sampaikan pesan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar seluruh PNS di Pemkot Salatiga bekerja dengan hati, melayani dengan mudah murah, cepat dan selalu transparan dan tidak korupsi. Kasus di Kebumen dan Klaten terjadi setelah ASN mendapatkan kursus anti korupsi oleh KPK. Karenanya Gubernur berharap hal tersebut tidak terjadi di Pemerintah Kota Salatiga,” kata Ahmad Rofai.

Lebih lanjut, Pj Walikota menegaskan bahwa proses pengisian jabatan telah melalui berbagai tahapan yang akuntabel dan bebas dari jual beli jabatan. “Saya pastikan proses ini bebas dari segala macam bentuk jual beli jabatan atau apapun istilahnya. Saya sendiri yang menjadi jaminan. Saya berharap agar proses ini menjadi titik tolak upaya Pemkot Salatiga untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,” tegas Ahmad Rofai.

Dalam SK Walikota Salatiga Nomor 821.2/161230.01/203/2016 tanggal 30 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot Salatiga yang dibacakan oleh pambawa acara disebutkan nama dan dan jabatan baru para pejabat Eselon 2. Nama-nama tersebut antara lain: Endang Dwi W Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan; Adhi Isnanto Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda; Daryadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda; Fakruroji Asisten Administrasi Umum Sekda; Sri Wityowati Sekretaris DPRD; Kurnia Hardjanti Inspektur; Gati Setiti Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Y. Tri Priyo Nugroho Kepala Badan Keuangan Daerah; Tedjo Supriyanto Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Susanto Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain itu, disebutkan juga Afif Zufroningdyah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Husnani Kepala Dinas Pangan; Musta’in Kepala Dinas Pertanian; Sri Joko Nurhadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Muthoin kepala Dinas Perdagangan; Niken Lidiastuti Kepala Dinas Pendidikan; Priyono Soedharto Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Valentino Haribowo Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Agung Hendratmiko Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Sovie Haryanti Kepala Dinas Kesehatan; Ady Suprapto Kepala Dinas Perhubungan; Sri Danudjo Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Bustanul Arifin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (sg)