Semarang – Kota Salatiga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam hal penyampaian laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 dari seluruh entitas yang diperiksa.

“ Ada sebanyak 36 entitas yang diperiksa, terdiri dari 6 kota, 29 kabupaten dan 1 pemerintah provinsi jawa tengah. Mereka menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penyampaian hasil laporan keuangannya. Di tiga tahun terakhir saja dari 12  daerah yang meraih opini WTP di tahun 2014,  meningkat menjadi 21 daerah, dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 31 daerah. Saya harap di tahun depan bisa meningkat lagi, “ Ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah  Hery Subowo, SE., MPM., Ak., CIA., CFE, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan laporan  hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) tahun 2017, di Aula Gedung BPK, Pudakpayung Semarang, Senin sore (28/5). Menurutnya penyampaian hasil laporan ini sangatlah penting sebagai alat kontrol dalam pengelolaan anggaran keuangan yang digunakan. Adapun daerah yang mendapat opini WTP dari 26 entitas yang diperiksa atas laporannya di tahun 2017 diantaranya adalah Kota Salatiga, disusul Kota Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian Kabupaten Demak, lalu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, kemudian Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, lalu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, lalu Kabupaten Magelang,  Kota Magelang, kemudian Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Cilacap,  Kabupaten Purbalingga, lalu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas. Selain itu, juga masih ada daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  yakni Kabupaten Rembang dan Kabupaten Klaten.

“ Masih ada daerah yang memperoleh  opini WDP, mudah-mudahan menjadi motivasi agar lebih semangat dan melakukan perbaikan agar bisa sejajar dengan daerah lain yang sudah meraih WTP. Dirinya,  mengingatkan  bagi daerah yang sudah meraih WTP agar jangan terlena dan larut dalam euforia WTP, karena masih ada yang harus diselesaikan. Sehingga tidak menjadi bumerang di tahun berikutnya,” Jelas Hery.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran baik Ketua DPRD, Wakil DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Sekda serta Kepala dinas terkait yang turut hadir untuk menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK yang telah diselesaikan ini.

“ Saya sampaikan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah hadir, ini merupakan termin ke empat dari prosesi penyerahan laporan. Dari yang sebelumnya sudah kami serahkan kepada 9 entitas lainya. Diakuinya, masih ada satu daerah yakni Kabupaten brebes yang masih dalam proses penilaian laporan,” Tambahnya

Ditambahkan, bahwa penyerahan atau penyampaian hasil laporan pemeriksaan BPK atas LKPD setiap tahunnya ini  merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang dikerjakan. Hal ini sesuai dengan UU No.17 tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004  yang telah mengamanatkan akuntabilitas yang sedemikian rupa sehinga tercipta cek n balance diantara 3 fungsi yakni eksekutif, legislatif dan BPK. Kata dia, bahwa setiap tahun DPRD atau pemimpin daerah menyetujui porsi APBD yang akan digunakan untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan agenda tersebut dan sesuai dengan perda APBD, maka  disusunlah laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab dari pemerintah daerah.

“ Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu akuntabel dan transparan. Maka BPK hadir untuk melaksanakan audit atas keuangan negara dan daerah tersebut. Hasil nantinya akan disampaikan kepada dewan dan kepala daerah bersangkutan,” Jelasnya.

Menurut Hery, proses laporan keuangan sudah dilakukan secara  berjenjang, mulai  ada transaksi kemudian dicatat di buku jurnal dan di catat dibuku besar, dimasukkan kedalam neraca percobaan dan dikonsolidasikan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK  pada bulan maret 2018 lalu, yakni dengan menelusuri laporan keuangan sampai ke bukti pendukung, bukti fisik dari penggunaannya. Kata dia, ada lima hal yang dinilai yang disebut dengan asersi. Selanjutkan akan diuji laporan keuangan tersebut. Yakni terkait dengan keterjadian dan keberadaan. Apakah seluruh transaksi yang ada di pendapatan dan belanja itu bener-bener terjadi transaksi. Selain itu,  keberadaan aset daerah baik tersimpang direkening kas daerah maupun  di kelola oleh bendahara secara tunai juga akan dicek.

“ Hal itu akan kami cek semua, sehingga kami akan mendapatkan catatan atas laporan keuangan yang benar-benar informatif dan kredibel,” Tambahnya

Lanjutnya, Bukan hanya penilaian saja, namun yang patut diperhatikan adalah adanya permasalahan yang harus dipecahkan oleh entittas dari hasil periksaaan. Hal Itu kami muat di laporan sistem pengendalian intern dan laporan kepatuhan. Ada beberapa tingkatan opini yang tertinggi yaitu mulai dari WTP, WDP, kemudian Tidak  Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. Kesemuanya itu  terdapat  rambu-rambunya yang harus dipenuhi pula.

” Hasil tadi akan kami nilai, dari sisi akuntasi pemerintahan, informatif, bagaimana efektif dalam pengendalian didalamnya, seberapa patut Pemda dalam mentaati aturan tersebut untuk tata kelola keuangan daerahnya. Kemudian kami rumuskan dalam bentuk opini,” Pungkas Hery.

Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 ini langsung diterima oleh Walikota Salatiga Yuliyanto, SE., MM didampingi oleh Wakil DPRD Kota Salatiga, Ir. Hj Diah Sunarsasi. Yuliyanto mengatakan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama  dari seluruh jajaran Pemkot Salatiga. Kota Salatiga bisa mempertahankan raihan WTP di tahun 2016 lalu.

“ Ini kerja bareng, Alhamdullah kita bisa meraih WTP dari laporan LKPD tahun 2017. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya keras dalam mengelola keuangan dengan baik. Mari kita jaga dan terus perbaiki, ” Katanya.

Hal Senada juga disampaikan Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan bahwa sekarang ini BPK tidak lagi menjadi badan yang menyeramkan. Namun, keberadaan justru akan membantu pemerintah dalam mengontrol dan mengaudit keuangan daerah agar sesuai dengan penggunaannya.

“ Adanya pemeriksaan dari BPK ini akan lebih memotifasi kita semua supaya mampu mengkontrol dan mengkoreksi sebagai pemimpin daerah di arah kebijakan. Kita akan selalu mendukung terhadap laporan keuangan, agar hasilnya mendapatkan opini yang terbaik,” Jelasnya.