Balaikota – Pembinaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kota Salatiga harus sesuai dengan prosedur yang benar. Hal ini penting dilakukan, karena keberhasilannya akan mendukung  pembangunan di kota ini.

“ Suksesnya pembangunan dipengaruhi efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan pengadaan yang sesuai aturan akan menjadi faktor penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan daerah,” Ujar Wakil Walikota Muh Haris SS Msi saat membuka penmbinaan pengadaan barang jasa bagi pa/ kpa, ppk, anggota pokja ULP, penjabat pengadaan dan penyedia di Ruang Kaloka Gedung Setda lantai 4, Kantor pemerintah kota Salatiga, Kamis (25/4).

Menurutnya, perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan. Karena didalamnya pasti memiliki potensi kerawanan, terlebih dengan adanya tindak pidana bagi yang sengaja melanggar secara administrasi dan pelanggaran secara perdata.

“ Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 80 % kasus korupsi di lingkup pemerintahan berasal dari pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman dan kehati-hatian mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaannya,” Ajaknya.

Diakui, bahwa kota Salatiga sangat berbangga karena telah mendapatkan penghargaan secara nasional yakni Procurement Award kategori komitmen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dalam penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dari LKPP Kementrian Keuangan RI. Disamping itu,  pemerintah kota juga berkomitmen untuk melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“ Ini bisa kita terapkan apabila ada intergritas SDM yang baik. Saya harap bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” Bebernya.

Haris selalu mengingatkan untuk semua pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa juga harus berhati-hati. Karena kemunculan kasus hukum bisa saja timbul karena adanya kelalaian dalam administrasinya.

“ Kalau semua sesuai prosedur, maka jangan takut untuk menjadi  PPK, anggota pokja ULP maupun pejabat pengadaan dan penyedia guna keberhasilan pembangunan di Salatiga,” Pungkasnya.